Friday, February 03, 2006

Pernyataan sikap: 2 Februari 2006

Setelah kenaikan BBM yang menyesakkan di tahun 2005, pada awal tahun 2006 ini, masyarakat akan kembali mendapatkan tekanan dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diusulkan oleh PLN kepada pemerintah.

Usulan pengalihan beban oleh PLN kepada masyarakat kembali terjadi lagi. Ini adalah strategi PLN untuk menutupi persoalan internal PLN yang terangkum dalam inefisiensi manajemen yang terus-menerus terjadi. Padahal, bangsa ini telah bersepakat untuk memusnahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjangkiti tubuh birokrasi dan seluruh BUMN, pun dengan PLN. Alih-alih memberantasnya, PLN justru menumbuh-suburkan praktek-praktek KKN, mulai dari sektor pembangkit sampai sektor distribusi dan pelayanan.

Dari sektor pembangkit, banyak kasus yang mulai terbuka ke permukaan, seperti kasus pengadaan mesin pembangkit bekas untuk PLTG Borang, PLTU Muara Tawar, PLTG Cilacap, PLTP Patuha, dan sebagainya.

Dari sektor distribusi dan pelayanan, kasus sustainable corruption roll out outsourcing CIS-RISI, tunggakan pembayaran tagihan listrik oleh perusahaan-perusahaan besar, dan masih banyak lagi. Akibatnya, miliaran bahkan triliunan uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah habis begitu saja tanpa ada kemajuan pelayanan oleh PLN kepada masyarakat.

Sebagai prasyarat pinjaman utang luar negeri untuk meliberalisasi listrik, pihak asing diundang untuk ikut membantu dan meningkatkan pelayanan PLN terhadap masyarakat. Nyatanya, justru mereka turut berpartisipasi bersama PLN dalam menenggelamkan masyarakat dan negara dalam kebangkrutan. Melalui komparador (perusahaan-perusahaan join venture bentukan bersama, perusahaan swasta lokal atau agen-agennya) pembangkit-pembangkit swasta asing ini, membentuk ketergantungan PLN terhadap pasokan listrik swasta yang mahal. PLN yang terus merugi ini, akhirnya tidak mampu untuk membangkitkan listrik sendiri dengan harga yang murah karena habis untuk membeli listrik dari IPP (Independent Power Producers). Sebuah praktek tipu daya lewat utang untuk keuntungan bisnis investor asing di Indonesia.

Program Restrukturisasi dan penerapan good corporate governance (GCG) tidak mendatangkan perbaikan yang berarti bagi efisiensi manajemen di tubuh PLN. Sejak era reformasi bergulir, perusahaan ini tidak pernah mengalami surplus. Pengurangan kerugian ini hanya disebabkan dari naiknya TDL selama kurun waktu 5 tahun. Inefisiensi yang terus-menerus terjadi di PLN menuntut industri yang sudah efisien semakin terdesak dalam biaya produksi yang berakhir PHK karyawan. Bagi industri yang sedang mencapai tingkat efisiensi kembali turun dan bagi perusahaan yang inefisien akan tutup. Ini berarti pertumbuhan ekonomi akan melambat. PLN perusahaan BUMN dengan ekuitas terbesar ini tidak dapat memberikan keuntungan malah kerugian buat negara.

Dampak dari kenaikan TDL yang paling nyata adalah inflasi akan meningkat, suku bunga akan meningkat, investasi akan menurun, penerimaan pajak dari sisi fiskal menurun, pembangunan sarana dan prasarana publik akan terhambat. Pengangguran akan bertambah, daya beli masyarakat akan melemah, pangsa pasar produk hasil industri akan mengecil, kemiskinan bertambah. Dampak inefisiensi PLN dan turunannya ini sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi politik Indonesia.

Dengan kata lain, kenaikan TDL hanyalah akan menguntungkan perusahaan swasta, terutama perusahaan swasta asing (agen liberalisasi), dan segelintir elit pemerintah dan PLN. Tidak adil apabila semua perbuatan segelintir elit dan perusahaan asing tersebut, dibebankan kepada rakyat melalui kenaikan TDL. Karena itu, kami dari Koalisi Rakyat Tolak Kenaikan TDL menyatakan:


Menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL),
Mendesak pemerintah menasionalisasi aset untuk kesejahteraan rakyat, dan
Mendesak pemerintah untuk menangkap dan menyita harta koruptor untuk menyubsidi listrik.

Koalisi Rakyat Tolak Kenaikan TDL juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar:


Melakukan boikot nasional membayar listrik sebagai bentuk protes terhadap kenaikan TDL
Membangun front persatuan nasional anti kenaikan TDL
Mendesak SBY-JK untuk mundur bila menaikkan TDL


Koalisi Rakyat Tolak Kenaikan TDL

KAMMI, LMND, FMN, LS-ADI, PMII, PMKRI, GMKI, GMNK, SRMK, HMI MPO, AMDS, PRD, KAU, WALHI, FNPBI, SEKAR, TRAFIC, HAMMAS UNAS, FMN R, GASPERMINDO, REPDEM, PRODEM INDONESIA, GERAM BUMN, DTI, PANUMBANG, GP 27 JULI, BEM MERAH PUTIH, HIKMAH BUDHI.



Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Andy Armansyah
Pendidikan Akar Rumput (Div. Penguatan Organisasi Rakyat)
Email Andy Armansyah
Telepon kantor: +62-(0)21-791 93 363
Mobile:
Fax: +62-(0)21-794 1673

(diambil dari http://www.walhi.or.id)

sibequni @ 1:39 PM | Comments